Home » , » Menkop Dorong Koperasi Besar Membentuk PT

Menkop Dorong Koperasi Besar Membentuk PT

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM), Syarief Hasan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mewajibkan koperasi berubah badan hukum menjadi perseroan terbatas (PT) maupun comanditer venonscaft (CV) untuk menghadapi Asean Economic Community pada 2015.

Syarief menjelaskan, surat edaran yang disampaikan kepada gubernur seluruh Indonesia hanya untuk mendorong koperasi yang telah memiliki aset atau volume usaha di atas 5 miliar rupiah untuk mendirikan anak usaha berbadan hukum PT atau CV. "Jadi bukan mengubah koperasi jadi badan usaha PT atau CV," kata dia, Jumat (21/9).


Pernyataan Menkop dan UKM tersebut terkait dengan adanya protes yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Suroto di Jakarta, Kamis (20/9). Menurut Suroto, surat edaran Menteri Koperasi dan UKM yang meminta koperasi membentuk PT atau CV setelah memiliki aset di atas 5 miliar rupiah tersebut merupakan bentuk kedangkalan berpikir dan menandakan ketidakpahaman pemerintah pada landasan filosofi koperasi.

Menurut Syarief, informasi yang disampaikan LSP2I kepada media massa berdasarkan Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tidak salah, namun ada kesalahpahaman dalam menafsirkan sehingga perlu diluruskan.

Dia menjelaskan pada poin surat edaran itu terdapat kalimat, menyikapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC) diperlukan langkah cepat dan tepat untuk memperkuat daya saing badan usaha koperasi di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan itu, koperasi diharapkan mendorong revitalisasi badan usaha koperasi untuk membentuk unit usaha dalam bentuk PT dan CV, khususnya bagi koperasi yang telah mempunyai aset atau volume usaha di atas 5 miliar rupiah.

Pendirian PT atau CV menjadi unit usaha dari koperasi merupakan langkah cepat dalam era globalisasi sehingga secara mandiri tidak perlu mengikuti aturan atau proses rapat anggota koperasi yang dilaksanakan setahun sekali.

"Intinya pemerintah mengimbau koperasi dengan kriteria modal cukup, melaksanakan diversifikasi usaha. Sedangkan pertanggungjawaban usaha yang dilakukan PT atau CV dalam usaha koperasi tetap dilakukan manajemen PT dan CV pada rapat anggota tahunan (RAT) berjalan," paparnya.

Kementerian Koperasi dan UKM menyarankan diversifikasi usaha itu agar operasional koperasi lebih leluasa mengambil keputusan. Sebab, keputusan yang ditetapkan koperasi hanya setahun sekali melalui RAT sehingga kurang leluasa. "Inilah dasar usulan diversifikasi usaha koperasi," jelasnya.

Perluas Pasar

Sebelumnya saat breakfast meeting dengan perwakilan dari negara-negara Afrika di Hotel Borobudur, Jumat (21/9), Syaief mengatakan, pemerintah Indonesia akan memperluas pasar usaha kecil menengah (UKM) ke Benua Afrika. Perluasan ini melalui optimalisasi kerja sama antara Forum Small Medium Enterprises Africa (FORSEAA) dengan negara-negara Asia Tenggara.

Perluasan pasar tersebut dilakukan melalui Republik Seychelles sebagai tujuan utama untuk seluruh pasar di seluruh Afrika. Seychelles merupakan negara kepulauan yang potensinya sangat besar untuk dijadikan pintu masuk ke negara Afrika lainnya, karena memiliki 115 pulau dan berada di 1.500 km di timur Afrika.

"Kita harus melakukan diversifikasi pasar karena Eropa dan Amerika sedang krisis. Selain itu ekonomi China juga sedang melambat," kata dia. Ia menambahkan, potensi produk dari tanah air yang pasarnya cukup di luas di Afrika diantaranya, kerajinan tangan, industri garmen. ran/E-3

0 komentar:

Posting Komentar

Translate

Testimoni

Salut dengan artikel-artkel yang dimuat dalam kolom SiSehat, benar-benar dapat memberikan inspirasi, motvasi dan semangat bagi gerakan koperasi yang seringkali bernada minir. (Djabaruddin Djohan - Pemikir Koperasi Indonesia)

Kunjungan Internasional

 
Support : Copyright © 2013. SiSehat - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template