Home » , , » Revitalisasi Arahkan Koperasi jadi Kapitalis

Revitalisasi Arahkan Koperasi jadi Kapitalis

Jakarta - Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) menilai program revitalisasi koperasi yang diterapkan selama ini cenderung diarahkan untuk menjadikan koperasi sebagai perusahaan swasta yang bersifat kapitalis.

"Pemerintah seperti menginginkan agar revitalisasi koperasi itu diarahkan untuk menjadikan koperasi sebagai perusahaan swasta kapitalis," kata Ketua LSP2I, Surono, di Jakarta, Sabtu (22/9/2012).

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk protes atas Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM pada 16 Agustus 2012 bernomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tentang revitalisasi badan usaha koperasi dengan pembentukan usaha PT/CV.

Surat edaran itu berisi dorongan agar koperasi membentuk unit usaha dalam bentuk PT atau CV yang dikonsolidasikan dengan koperasi sebagai induknya sebagai upaya revitalisasi sekaligus untuk peningkatan daya saing dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015.

"Kami menilai bantahan Menteri yang mengatakan ada mis-interpretasi itu jelas tidak benar karena Menteri sendiri dalam statemen bantahanya di media membuat klarifikasi agar koperasi membentuk PT/CV yang bisa menjadi unit usaha dari koperasi," ujarnya.

Ia menyatakan kecewa karena justru pemerintah cenderung meragukan kemampuan koperasi dan hanya diminta mengurus usaha skala kecil.

"Kalau kemudian harus diminta untuk mendirikan PT/CV itu namanya pelecehan terhadap institusi demokrasi ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 UUD 1945," ungkapnya.

Menurut dia, PT/CV sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan jelas menggunakan asas 'one share one vote', yang artinya satu orang bisa saja menguasai 51 persen jumlah saham sehingga dapat mendominasi keputusan organisasi, sementara koperasi jelas menggunakan asas demokrasi ekonomi 'one person one vote'.

Kebijakan pemerintah yang mendorong koperasi membentuk unit usaha berbentuk PT/CV tersebut dinilainya berpotensi mempercepat proses demutualisasi koperasi atau penswastaan koperasi, yang pada akhirnya akan banyak merugikan anggota-anggotanya yang merupakan pemilik sah dari aset koperasi.

"LSP2I meminta agar Menteri Koperasi dan UKM menarik kembali Surat bernomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tersebut," imbuh Surono. (ant)

Sumber: Centoone

1 komentar:

  1. Betul dalam Koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota Koperasi adalah pelanggan dan pemilik sekaligus. Sedangkan PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi, koperasi bukanlah PT yang bisa diberi nama (didaftarkan sebagai Koperasi). Dengan edaran tersebut ada 2 kemungkinan, seperti yang dituliskan di atas, swastanisasi koperasi atau 2 upaya prematur modernisasi koperasi, dengan kata lain bendera putih pemerintah karena gagal mengemban amanat Bung Hatta dan pendahulu lainnya.
    http://vladalvaz.blogspot.com/

    BalasHapus

Translate

Testimoni

Salut dengan artikel-artkel yang dimuat dalam kolom SiSehat, benar-benar dapat memberikan inspirasi, motvasi dan semangat bagi gerakan koperasi yang seringkali bernada minir. (Djabaruddin Djohan - Pemikir Koperasi Indonesia)

Kunjungan Internasional

 
Support : Copyright © 2013. SiSehat - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template