Home » , » Pengawasan Koperasi Perlu Ada Lembaga Khusus

Pengawasan Koperasi Perlu Ada Lembaga Khusus

Jakarta: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menilai, perlu ada sebuah lembaga khusus yang bisa fokus menangani pengawasan pengelolaan terhadap koperasi di Indonesia. Hal itu bukan berarti mengambil alih tugas pengawasan dari Kementerian Koperasi (Komenkop).

"Bukan maksudnya mau mengambil alih tugas pengawasan dari Kemenkop, tapi kami inginnya ada lembaga yang kompeten dan fokus menangani koperasi," kata Firdaus di sela acara Seminar Nasional "Alternatif Investasi Dalam Meningkatkan Kinerja Dana Pensiun" di Jakarta, Selasa.

Namun begitu, Firdaus tidak menyebutkan lembaga mana yang dimaksud untuk menangani koperasi karena OJK belum mengadakan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UMKM).


Dasar pemikiran pengawasan koperasi itu adalah untuk mencegah adanya kasus penipuan. "Sejauh ini kita baru saran, kita harus menunggu juga pembahasan Rancangan Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro di DPR," kata Firdaus.

Firdaus menilai, pengawasan terhadap koperasi selama ini kurang atau tidak dilakukan oleh anggota dalam rapat tahunan, sehingga pengelolaannya sarat dengan praktik yang melanggar prinsip koperasi itu sendiri.
Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada Koperasi Langit Biru (KLB) yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan pengelolaan lembaga keuangan, meskipun banyak koperasi yang terbukti berhasil menyejahterakan anggotanya.

"Tapi masyarakat yang menjadi anggota juga minta lebih bijak dalam memilih, jangan mudah tergiur dengan imbal hasil yang tinggi atau tidak masuk akal," kata Firdaus.

Dengan adanya lembaga khusus tersebut nantinya Firdaus berharap perlindungan terhadap konsumen dapat ditingkatkan, selain juga memberikan edukasi agar masyarakat bisa memilih produk investasi yang lebih pruden.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarief Hasan, sempat mengatakan fakta mengejutkan yaitu tidak semua koperasi yang mendapat izin pemerintah beroperasi secara sehat.
"Tercatat masih ada 20 persen dari sekitar 139 ribu koperasi yang yang mengantongi izin berada dalam kondisi mati suri atau tidak melakukan kegiatannya" kata Syarief.

Berbagai alasan yang menyebabkan tidak aktifnya penggiat koperasi tersebut misalnya koperasi bersangkutan ditinggalkan anggota, atau bahkan manajemen koperasi 'hilang'.

Format Pembiayaan
Sementara itu OJK belum memutuskan format pembiayaan anggaran operasionalnya yang berasal dari iuran industri lembaga keuangan yang diawasinya. Namun dipastikan OJK akan melakukan komunikasi dan sosialiasi kepada kalangan industri lembaga keuangan untuk mendapatkan kesepahaman mengenai kebutuhan ini.

"Berdasarkan undang-undang OJK (UU 21/2011) pasal 34, anggaran OJK berasal d akan melakukan komunikasi dan sosialiasi kepada kalangan industri lembaga keuangan untuk mendapatkan kesepahaman mengenai kebutuhan ini. ari APBN dan pungutan dari industri. Formatnya seperti apa, itu sedang kita siapkan. Untuk pungutan ke industri kan itu hal yang lazim, yang biasa dilakukan di luar negeri," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Mengenai pungutan kepada industri untuk membiayai anggaran OJK ini, Muliaman mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi. "Sekarang sedang disusun materi aturannya sehingga industri bisa memahami dan masyarakat pun bisa mengerti," kata Muliaman

Sebelumnya, sejumlah kalangan industri lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi merasa keberatan dengan rencana penarikan pungutan oleh OJK, karena selain selama ini tidak pernah ada pungutan oleh BI dan Bapepam, pungutan itu dikhawatirkan akan mengurangi independensi pengawasan OJK. (Sabpri)

Sumber: Suara Karya

0 komentar:

Posting Komentar

Translate

Testimoni

Salut dengan artikel-artkel yang dimuat dalam kolom SiSehat, benar-benar dapat memberikan inspirasi, motvasi dan semangat bagi gerakan koperasi yang seringkali bernada minir. (Djabaruddin Djohan - Pemikir Koperasi Indonesia)

Kunjungan Internasional

 
Support : Copyright © 2013. SiSehat - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template