Home » , , , » Koperasi Diberi Toleransi 1 Tahun Sesuaikan Operasi Kerja

Koperasi Diberi Toleransi 1 Tahun Sesuaikan Operasi Kerja

Pemerintah memberi toleransi selama 1 tahun kepada seluruh pengelola koperasi Indonesia untuk menyesuaikan operasional kerjanya agar selaras dengan peraturan Undang-undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setiyo Heriyanto, mengatakan tolerasnsi Selma 1 tahun dibnerikan, karena implementasi  undang-undang terbaru perkoperasian itu tidak mungkin dilaksanakan pada rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2012.

”Karena undang-undang itu disahkan pada Oktober 2012, besar kemungkinan koperasi belum bisa melakukan perubahan atau penyesuaian pada RAT Tahun Buku 2012. Jadi ada toleransi  setahun untuk penyesuaian,” katanya kepada Bisnis, Minggu (23/6/2013).


Meski demikian koperasi harus mempersiapkan penyesuaian dengan seluruh peraturan terbaru agar bisa dilaksanakan pada RAT Tahun Buku 2013. Termasuk ketika memilih pengurus baru, maka harus disesuaikan dengan peraturan baru.

Misalnya,  yang dipilih lebih dulu adalah pengawas, dan dari sisi peraturan dalam undang-undang terbaru, kekuatan atau power diberikan kepada pengawas. Namun, pemilihan pengawas harus mengedepankan kompetensinya.

Sebab, selanjutnya pengawas menjadi eksekutor memilih calon pengurus, meski harus disetuji anggota. Agar kompetensi pengawas sesuai perintah undang-undang, harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM.

Kewenangan pengawas menjadi lebih kuat dengan pengurus, karena bisa memberhentikan sementara pengurus. Kekuasaan itu menjdi wajar dalam pengelolaan manajemen untuk menerapkan prinsip check and balance atau keseimbangan.

”Hal itu dimaksudkan agar pengurus tidak bisa bermain-main mengelola organisasi koperasi maupun usahanya. Semua ini merupakan penegasan dari  amanat perkoperasian yang ditetapkan melalui rapat anggota tahunan,” tegas Setyo Heriyanto.

Setyo menegaskan Undang-undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 yang terdiri dari 17 Bab, 126 Pasal serta dilengkapi dengan 10 Peraturan Pemerintah, dan 6 Peraturan Menteri, memang belum selesai implementasinya.

Akan tetapi, penyelenggaraan atau operasional koperasi masih diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) lama. Dengan catatan, tidak bertentangan dengan undang-undang perkoperasian terbaru.

Sumber: www.bisnis.com

0 komentar:

Posting Komentar

Translate

Testimoni

Salut dengan artikel-artkel yang dimuat dalam kolom SiSehat, benar-benar dapat memberikan inspirasi, motvasi dan semangat bagi gerakan koperasi yang seringkali bernada minir. (Djabaruddin Djohan - Pemikir Koperasi Indonesia)

Kunjungan Internasional

 
Support : Copyright © 2013. SiSehat - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template